Bitung, VivaSulut.com – Fenomena politisi kutu loncat atau pindah-pindah partai politik (Parpol) jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dipraktekkan sejumlah figur.
Tujuannya tak lain untuk memenuhi hasrat pribadi mencalonkan diri kendati harus menabrak tatanan etika dan moral berpolitik.
Fenomena kutu loncat ini juga terjadi di Kota Bitung. Seperti dilakoni Wakil Wali Kota Bitung, Hengky Honandar yang sudah empat kali pindah Parpol untuk mengincar kursi papan satu di Pilkada Kota Bitung.
Hengky awalnya menjadi kader dan pemegang Kartu Tanda Anggota (KTA) dari PDI Perjuangan, kemudian berpindah ke Partai Demokrat, lalu ke Partai Gerindra dan terakhir ke Partia NasDem.
Menurut pengamat politik, Jerry Sumampouw, fenomena kutu loncat adalah praktek politik yang selalu menjadi perhatian publik setiap hajatan Pilkada karena sudah lama terjadi.
Menurutnya, sudah banyak yang mengkritik terkait dengan sifatnya etik dan moralitas terkait kutu loncat Parpol, walaupun dari sisi hukum, tidak ada masalah. Karena pencalonan politisi itu diusung oleh partai politik. Sejauh partai menerima, hal tersebut sesuatu yang legal,” katanya.
“Tetapi, kalau melihat dari sisi etik dan moralitas, ini menjadi persoalan. Meskipun, Pilkada itu ada pasangan calon, tapi selalu ada konteks ideologi partai politik,” kata Jery, Jumat (26/7/2024).
“Ideologi partai ini penting. Kalau dalam pencalonan nanti menang bisa menjadi sandaran politisi dalam hal melaksanakan program-program,” sambungnya.
Dari amatan mantan Koorditaor Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat ini, calon-calon hasil dari politisi kutu loncat tidak mungkin mampu menjalankan program sebagai pemimpin jika nantinya terpilih.
Akibatnya, kata dia, dikemudian hari, masyarakat yang memilih akan dirugikan karena calon dari politisi kutu loncat tidak ada beban dan terkesan tak peduli dengan kemajuan daerah yang dipimpinnya.
Selain itu, kata Jerry, politisi kutu loncat juga tidak terlepas dari standar moral etik partai politik yang terbilang rentan.
“Masalah kita juga ada pada standar moral etik partai politik. Semestinya partai menolak politisi kutu loncat. Dan lebih memilih kadernya untuk dicalonkan karena sudah berjuang berdarah-darah membesarkan partai,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, fenomena politisi kutu loncat sangat rentan menimbulkan konflik di internal Parpol.
“Fenomena seperti itu potensi menimbulkan gejolak di partai. Karena ada orang-orang yang terbilang sudah lama mengurus partai tiba-tiba dikalahkan oleh orang-orang tertentu dengan tolok ukur yang bersangkutan memiliki nilai materi lebih banyak dari yang lain,” jelasnya.
Untuk itu, ia mengigatkan kepada masyarakat agar lebih paham dinamika fenomena politisi kutu loncat dengan berharap masyarakat punya pertimbangan memilih politisi kutu loncat atau tidak.
“Jadi saat ini kita harus secara bersama-sama mengajak masyarakat untuk mengkritisi kalau bisa memberi sanksi atau seperti hukuman kepada calon yang punya perilaku dan karakteristik kutu loncat,” katanya.
Ia juga mengaku, banyak hal yang perlu benahi kalau bicara tentang etik dan moralitas. Mulai dari calonnya, partai politik dan masyarakat.
“Calonya harus perkuat integritas, parti politik juga menjunjung tinggi standar etika dan moralitas serta masyarakat yang perlu didorong agar lebih kritis terhadap para calon kutu loncat,” katanya.
(redaksi)
