Bitung, VivaSulut.com – Sejumlah tokoh yang digadang-gadang bakal meramaikan bursa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bitung 2024 mulai bersileweran di platform media sosial dan buah bibir ruang publik.
Namun figur-figur yang muncul baru sebatas politisi seperti Hengky Honandar dari Partai Demokrat, Max Lomban dan Keegan Kojoh dari NasDem, Maurits Mantiri dari PDI Perjuangan, Randito Maringka dan Joseph Maringka dari Gerindra serta Erwin Wurangian dan Cindy Wurangian dari Golkar.
Lalu bagaimana dengan figur birokrat atau ASN yang layak untuk masuk bursa Pilakda 2024?
Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Kota Bitung menyatakan figur birokrat juga memiliki kans sama dengan figur politisi yang banyak dibicarakan saat ini untuk masuk bursa Pilkada Kota Bitung.
Figur birokrat, kata Koordinator JPPR Kota Bitung, Iqbal Lakue, tidak bisa memandang ke sebelah mata apalagi disandingkan dengan figur politisi. Keduanya, kata dia, adalah pasangan yang klop dan sudah banyak contoh kepala daerah berhasil karena menggaet birokrat sebagai wakil atau papan dua.
“Di Pemkot Bitung banyak figur birokrat yang layak untuk dilirik oleh para politisi yang masih mencari-cari format untuk pasangan maju di Pilkada nanti,” kata Iqbal, Jumat (26/4/2024).
Mantan Ketua IMM Kota Bitung ini menyebutkan figur birokrat yang layak masuk bursa Pilkada Kota Bitung 2024, yakni Ignatius Rudy Theno, Franky Ladi, Forsman Dandel, Give Mose, Jeffry Wowiling dan Benny Lontoh.
Menurutnya, enam nama birokrat itu sangat mampu untuk mengisi papan dua bersanding dengan figur yang dipolitisasi sebagai papan satu karena rekam jejak di dunia kredibilitas tidak diragukan lagi.
“Siapa yang tidak kenal tokoh keenam birokrat itu? Nama mereka sudah tidak asing apalagi rekam jejak mereka di struktur pemerintahan Pemkot Bitung. Rata-rata mereka sudah pernah menduduki posisi strategis mengatur pemerintahan, jadi pilihan strategi bagi politisi dan tinggal menyamakan presepsi untuk maju,” katanya.
Iqbal juga menyampaikan soal keuntungan menggandeng figur birokrasi. Tak lain adalah kemudahan saat terpilih nanti menjalankan roda pemerintahan yang notabene sudah di luar kepala para figur birokrasi.
“Menggandeng figur birokrasi di kontestan Pilkada bukanlah hal yang tabu, itu adalah lumrah demi memudahkan mengatur birokrasi saat pemilihan nanti. Nah, tinggal para figur politisi memilih mana figur birokrat yang cocok untuk dijadikan papan dua nanti,” katanya.
( redaksi )