𝙊𝙡𝙚𝙝: 𝙉𝙤𝙫𝙞𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙏𝙤𝙥𝙞𝙩*
Politik belah bambu, atau politik pecah belah adalah strategi politik yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Strategi politik memecah dua kelompok, atau dua orang yang memiliki peran sentral dalam suatu lembaga politik, adalah hal yang seringkali terjadi dalam percaturan politik Indonesia.
Siapapun dalam lingkar politik bisa menjadi sasaran politik belah bambu, entah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, atau Bupati dengan Wakil Bupati, dan bahkan antara pemimpin suatu Parpol dengan anggotanya.
Memperhatikan dinamika politik Kota Bitung, dapat diasumsikan bahwa, politik belah bambu menjadi semacam budaya orkestrasi politik yang seringkali terjadi dalam suatu lingkar kepemimpinan pemerintahan kota Bitung.
Pendapat di atas dapat dibuktikan dengan melihat fakta politik, bahwa tidak ada pasangan Walikota dan Wakil Walikota Bitung yang bertahan dalam dua periode kepemimpinan.
Menjelang Pilkada 2024, fenomena politik belah bambu ini kembali terjadi, fakta ini diperkuat dengan adanya kelompok (loyalis Hengky Honandar) yang mensuksesi MMHH pada 2019, yang menginginkan Hengky Honandar lepas dari Maurits Mantiri.
𝗨𝗷𝗶𝗮𝗻 𝗞𝗲𝘀𝗲𝘁𝗶𝗮𝗮𝗻
Isu politik yang sedang hangat diperbincangkan dewasa ini adalah, Hengky Honandar pindah Parpol lain, dan juga Hengky Honandar sudah mengantongi rekomendasi Parpol lain. Melihat dinamika politik saat ini, penulis mencoba menelaah sikap Maurits Mantiri dalam menanggapi fakta politik terkait isu perlawanan Hengky Honandar.
Pada awalnya kepemimpinan MMHH, penulis melihat adanya harapan untuk membangun sinergitas kemimpinan politik yang berkesinambungan dalam satu frekuensi ideologi yang sama, karena MMHH merupakan Kader dari Parpol (PDIP) yang sama.
Mengawali kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota, serasa kemistri MMHH telah menciptakan harmonisasi yang baik untuk memajukan kota Bitung. Ragam prestasi telah ditorehkan MMHH.
Upaya Maurits Mantiri untuk menyeimbangkan peran kepemimpinan dengan Hengky Honandar menuai keberhasilan. Hal ini terbukti dengan tidak adanya klaim keberhasilan atas program ataupun penghargaan secara personal, disertai dengan adanya pelekatan kata ‘MMHH’ pada setiap agenda program pemerintahan.
Dalam upaya ini, dalam beberapa kali pertemuan dalam agenda organisasi kemasyarakatan (penulis hadir di dalamnya), Maurits Mantiri selalu menyampaikan keinginannya untuk meneruskan kepemimpinan bersama Hengky Honandar.
Keinginan Maurits Mantiri untuk kembali berpasangan dengan Hengky Honandar sejatinya sejalan dengan keinginan mayoritas masyarakat, namun keinginan Maurits Mantiri tidak mungkin terjadi jika Maurits Mantiri sendiri yang menginginkan, demikian hanya bisa terwujud jika keduanya bersepakat untuk kembali berpasangan.
Dalam dinimika politik yang telah memperlihatkan adanya pecah belah keharmonisan kepemimpinan pemerintahan MMHH, penulis menilai Maurits Mantiri sampai dengan saat ini masih terus berupaya menjaga keharmonisan, terlihat dengan sikap Maurits Mantiri yang tetap memberikan ruang kepada Hengky Honandar untuk berperan aktif dalam pemerintahan MMHH.
Melihat fakta dari sikap di atas, penulis menilai ini sebagai ujian kesetiaan MMHH, dan Maurits Mantiri masih sangat dilematis dalam hal berpisah kepemimpinan dengan MMHH. Meski begitu dalam hal kesetiaan, fakta politik pada akhirnya akan bicara, siapa yang sebenarnya akan meninggalkan siapa.
(***)
*Aktivis dan pemerhati politik Kota Bitung
