Manado, VivaSulut.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut) memulai proses audit keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) tahun 2023.
Ini ditandai dengan diserahkannya Laporan Keuangan Pemprov Unaudited Tahun Anggaran 2023 ke BPK RI, Selasa (5/3/2024) oleh Wakil Gubernur Steven Kandouw.
Adapun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diterima Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara Arief Fadillah di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulut, Jalan 17 Agustus, Kota Manado.
Sesuai UU Laporan Keuangan disampaikan Gubernur/Bupati/Wali Kota kepada BPK paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir, tujuannya untuk diaudit BPK yang kemudian mengeluarkan opini atas laporan keuangan tersebut.
Selain Pemprov Sulut, sejumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang turut menyetor laporan keuangannya untuk diaudit BPK.
Mereka yakni, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Bolmong Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Bitung.
Usai menyerahkan laporan keuangan, Wagub Steven Kandouw optimis Pemprov Sulut mampu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Mudah-mudahan, semua bimbingan dan tuntunan dari teman-teman BPK kita semua mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Steven Kandouw.
Menurutnya, semua pengabdian pemerintah daerah di tahun 2023 selengkapnya dipertanggungjawabkan pada kesempatan ini.
“Saya yakin semua pemerintah daerah telah melaksanakan pengelolaan keuangan dengan akuntabel,” tutur dia.
Wagub optimis, Pemprov Sulut kembali meraih opini WTP. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
“Pasti bisa. Saya yakin,” tandasnya.
Turut mendampingi Wagub Steven Kandouw, Sekdaprov Sulut Steve Kepel, Asisten III Sekdaprov Sulut, Fransiskus Manumpil, Inspektur Mecky Onibala serta sejumlah pejabat eselon dua.
(***/Finda Muhtar)
