Sangihe,VivaSulut.com—Penjabat (Pj) Bupati Kepulauan Sangihe dr Rinny Tamuntuan, menghadiri acara Penyerahan Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) kepada Pemerintah Daerah yang digelar pada Selasa (14/03/2023). Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan daerah dalam mengimplementasikan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) dengan cakupan kepesertaan lebih dari 95 persen dari total penduduk.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Presiden RI Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D, Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D, AAK, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota penerima penghargaan UHC.
Dalam laporannya, Direktur Utama BPJS Kesehatan menyampaikan apresiasi kepada Presiden dan Wakil Presiden RI atas dukungan terhadap program JKN-KIS. Ia juga berterima kasih kepada pemerintah daerah yang telah berkontribusi dalam pencapaian UHC melalui berbagai kebijakan dan optimalisasi layanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mewujudkan cakupan kesehatan yang lebih luas. Dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, berbagai kebijakan telah diterbitkan untuk mendukung program ini, termasuk regulasi turunan yang semakin memperkuat implementasi JKN-KIS di daerah,” ujarnya.
Sebanyak 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota di Indonesia menerima penghargaan UHC, termasuk 13 kabupaten/kota di Sulawesi Utara, salah satunya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Penghargaan bagi 10 provinsi, termasuk Sulawesi Utara, diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI, sementara untuk provinsi lainnya serta kabupaten/kota diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan PMK.
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan empat poin penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan layanan kesehatan, yakni:
1. Pemerintah daerah harus mengambil peran lebih dengan mendaftarkan penduduk rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan warga terlantar ke BPJS Kesehatan.
2. Memastikan seluruh pemberi kerja di wilayahnya mendaftarkan pekerja dan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS Kesehatan serta mendorong pekerja informal yang mampu untuk ikut serta dalam program JKN.
3. Meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.
4. BPJS Kesehatan harus terus meningkatkan kualitas layanan agar manfaat program JKN benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Menanggapi penghargaan ini, Pj Bupati Kepulauan Sangihe, dr. Rinny Tamuntuan, menyampaikan terima kasih kepada BPJS Kesehatan atas kontribusinya dalam memberikan layanan kesehatan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat.
“Dengan target UHC nasional sebesar 98 persen pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe siap mendukung dan bersinergi untuk mencapai target tersebut,” ujar Tamuntuan.
Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Pemkab Kepulauan Sangihe dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah daerah pun akan terus berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan dan kualitas layanan kesehatan di wilayahnya. (*)
