Jakarta, VivaSulut.com – Presiden Prabowo Subianto mengajak para aktor politik merumuskan solusi bersama untuk menekan tingginya biaya politik di Indonesia.
Dilansir dari Katadata.co.id, Prabowo menilai ongkos politik yang mahal saat ini menjadi salah satu sumber korupsi.
Ketua Umum Partai Gerindra itu mengkritik praktik politik domestik saat ini yang dinilai terlalu meniru sistem negara lain tanpa mempertimbangkan kondisi dalam negeri.
Menurut Prabowo praktik demokrasi tetap dapat dijalankan tanpa harus menghamburkan anggaran berlebih.
“Kita harus mencari solusi kita sendiri, tidak bisa kita terlalu didikte atau diatur oleh bangsa lain. Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri,” kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan Jakarta pada Jumat (5/12/2025), malam.
Prabowo mencontohkan hasil pemilihan langsung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan DPRD provinsi sebenarnya bisa menjadi dasar untuk menentukan pimpinan daerah seperti bupati dan gubernur.
Ia mengatakan sistem yang dinilai sebagai model politik demokrasi yang lebih murah itu telah diadopsi oleh sejumlah negara maju seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, dan Australia.
“Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, kenapa tidak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” ujar Prabowo.
Mantan Komandan Jenderal Kopassus itu menilai, mekanisme sistem politik tidak boleh hanya memberi ruang kepada kandidat yang memiliki kemampuan finansial besar.
Prabowo berharap demokrasi Indonesia nantinya dapat lebih terjangkau, minim praktik transaksional, dan tidak membatasi kesempatan politik hanya bagi individu kaya.
“Saya akan mengajak kekuatan politik, ayo marilah kita berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang,” kata Prabowo.
Pernyataan Prabowo ini sebelumnya menanggapi adanya usulan dari Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil beranggapan perlunya menata ulang desain politik nasional agar lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahlil menganggap mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dinilai lebih efisien. Menurut Bahlil, pemilihan oleh DPRD kabupaten/kota akan mengurangi kebingungan dan beban politik yang selama ini muncul dalam pilkada langsung.
“Saya yakin bahwa ini membutuhkan kajian yang mendalam. Oleh karena itu kami memandang pembahasan RUU bidang politik bisa dimulai tahun depan,” kata Bahlil dalam kesempatan serupa.
(redaksi)
