Minut, VivaSulut.com – Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, menyatakan dukungan agar pemilihan kepala daerah dikembalikan ke mekanisme pemilihan oleh DPRD.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menekan tingginya biaya politik serta mendorong efisiensi anggaran daerah dan nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Siswanto di sela-sela pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) VI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Jumat (30/5/2025).
“Kami mendorong dan mendukung pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD karena cost politik kita selama ini besar. Kita perlu kedewasaan berpolitik dan efisiensi anggaran,” tegas Siswanto.
Ia mengatakan bahwa ADKASI telah mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, Ketua MPR RI, dan Ketua Komisi II DPR RI agar pemerintah segera merevisi undang-undang pemilihan kepala daerah.
Usulan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan sejak April lalu dan akan terus disuarakan.
Menurut Siswanto, sistem pemilihan oleh DPRD bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan salah satu bentuk dari pelaksanaan demokrasi yang sah secara konstitusional.
Anggota DPRD Blora, Jawa Tengah ini merujuk pada UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemilihan dilakukan secara demokratis—yang tidak harus selalu bermakna langsung.
“Tapi pemilihan presiden dan pemilihan DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Kabupaten dipilih secara langsung, one men one vote one value,” ujarnya didampingi, para pimpinan DPRD Kabupaten, di antaranya DPRD Minahasa Utara, Edwin Nelwan, DPRD Minahasa Selatan, Ezekiel Paruntu, DPRD Bolmong, Sulhan, DPRD Bolmong Timur Medy Lensun.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD bukan rival dari kepala daerah. Dalam sistem pemerintahan daerah, keduanya adalah mitra yang sama-sama dipilih rakyat dan memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan aspirasi masyarakat.
“Bupati punya skala prioritas, dan DPRD juga membawa aspirasi rakyat. Titik temu antara keduanya adalah APBD, yang harus digunakan sesuai enam standar pelayanan minimum, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban, sosial, dan perumahan,” kata Siswanto.
Dengan beban belanja pemerintah yang terus meningkat dan ruang fiskal yang terbatas, ia menilai penghematan dari penyederhanaan pelaksanaan Pilkada menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau pendapatan negara tidak banyak, tapi pengeluaran makin besar, kita perlu celah fiskal. Triliunan rupiah yang selama ini dipakai untuk pilkada bisa dimanfaatkan lebih baik jika pemilihan dilakukan oleh DPRD,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Minahasa Utara, Edwin Nelwan mengapresiasi panitia nasional Munas VI APKASI.
“Kami sangat mengapresiasi kerja luar biasa dari panitia Munas VI, khususnya Bupati Joune Ganda dan seluruh jajaran Pemkab Minahasa Utara. Penyelenggaraan kegiatan ini sangat profesional, tertib, dan berdampak langsung pada masyarakat. Ini contoh konkret bagaimana daerah bisa menunjukkan kapasitas dan daya saingnya di level nasional,” ujar Edwin.
Ia juga berharap semangat kolaboratif yang tercermin dalam Munas ini dapat terus dijaga dan menjadi inspirasi bagi kabupaten lain di Indonesia.
Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Ketua Asosiasi Dewan Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) yang turut hadir dan berkenan berkunjung ke Minahasa Utara dalam rangkaian Munas ini.
“Kami berterima kasih kepada Ketua ADKASI beserta rombongan yang telah meluangkan waktu untuk hadir. Kunjungan ini memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif daerah, serta membuka ruang dialog yang lebih luas untuk kemajuan bersama,” pungkasnya.
(Finda Muhtar)
