Minut, VivaSulut.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) di bawah kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, kembali meraih Opini tertinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulut yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023.
LKPD adalah salah satu bentuk akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara kepada publik.
Bupati Joune Ganda menerima hasil dari BPK RI, didampingi oleh Wakil Bupati Kevin William Lotulung dan Ketua DPRD Denny Lolong beserta sejumlah Pimpinan OPD, di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulut, di Manado, Selasa, (28/2023).
“Ini kali ketiga secara berturut-turut hasil LHP LKPD Tahun Anggaran 2023 untuk Kabupaten Minahasa Utara berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK RI. Prestasi Pengelolaan Keuangan ini adalah hasil kerja keras Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, prestasi bersama seluruh jajaran Pemkab Minut serta berkat sinergitas dengan pihak DPRD Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Bupati Joune Ganda.
Ia memastikan, meskipun telah menerima WTP, tidak menyurutkan semangat di semua lini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola keuangan.
“Predikat WTP ini bukanlah akhir dari kerja keras kita dalam mengelola keuangan, tapi sebuah motifasi untuk menjadi lebih baik lagi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam keuangan. Pertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujar Bupati Joune Ganda.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Denny Lolong mengatakan prestasi meraih penghargaan Opini WTP menjadi salah satu prestasi besar pemerintahan JGKWL (Joune Ganda dan Kevin William Lotulung) dalam bidang keuangan.
“Berharap prestasi ini menjadi motivasi untuk meningkatkan kemitraan antara eksekutif dan legislatif dalam bidang keuangan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Utara, Denny Lolong.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Carla Sigarlaki, mengatakan, keberhasilan meraih penghargaan Opini WTP, merupakan komitmen Pemkab Minut dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik.
“Ini sudah berhasil dengan diterimanya opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ini merupakan satu kebanggaan yang patut dijaga dan dipertahankan, antara lain dengan cara meningkatkan akuntabilitas, sinergitas serta kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Minahasa Utara,” ujar Carla Sigarlaki.
Acara penyerahan LHP dilaksanakan sehubungan dengan telah dilaksanakan kegiatan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2023 dan sesuai Ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
(***/Finda Muhtar)