Bitung, VivaSulut.com – Pemangkasan anggaran belanja Pemkot Bitung oleh pemerintah pusat, tak menyurutkan realisasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung.
Wakil Wali Kota Bitung, Randito Maringka menyampaikan, anggaran belanja Pemkot Bitung dipotong sampai dengan Rp 50 miliar.
”Anggaran belanja kita mengalami penyesuaian dari Rp 829 miliar menjadi Rp 778 miliar, berkurang sekitar Rp 50 miliar,” kata Randito saat membuka Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Bitung 2025 di lantai IV Kantor Wali Kota, Kamis (11/12/2025).
Pun dipangkas, kata Randito, dirinya bersama Wali Kota Bitung, Hengky Honandar tidak bisa mengorbankan program-program yang pro rakyat miskin.
Sehingga, kata dia, Program Perlindungan Sosial, Program Kesehatan, Pendidikan serta Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Ini masih menjadi pekerjaan rumah utama kita karena tingkat kemiskinan di Kota Bitung tahun 2024 masih mencapai 6,27%, sementara tingkat pengangguran terbuka masih ada di angka 7,51 persen,” katanya.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bitung ini menjelaskan, di 2025 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Pemkot Bitung telah menetapkan target agar tahun bisa berkurang sampai 6,20%, dengan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,5% dan pertumbuhan ekonomi mencapai 6,3%.
”Hasilnya, menurut data Badan Pusat Statistik jika pada Maret 2025, Pemkot sudah berhasil menurunkan angka kemiskinan sampai angka 5,81% dari target Pemkot sebesar 6,20%, itu baru Maret. Dan diproyeksi pada 2026 Angka Kemiskinan kita boleh mencapai angka 4,90 sampai 5,15%,” jelasnya.
Randito juga menjelaskan penurunan angka kemiskinan karena memang menjadi salah satu prioritas utama dalam Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung 2025 -2030.
“Visi ini secara tegas menegaskan komitmen kita untuk membangun Kota Bitung yang lebih sejahtera, merata dan berkeadilan,” katanya.
Ia pun meminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah agar selalu berkordinasi soal pengentasan kemiskinan jangan sampai ada yang jalan sendiri-sendiri.
Validasi data tegasnya, harus dilakukan secara tepat dan setiap program penanggulangan kemiskinan harus benar-benar menyasar warga yang membutuhkan serta fokus kepada wilayah-wilayah prioritas seperti Kecamatan Lembeh Selatan dan Utara yang masih mendapatkan tantangan soal ketersediaan air bersih dan listrik.
“Kami meminta agar pemeberdayaan ekonomi masyarakat harus didorong seperti pertumbuhan UMKM, Koperasi dan sebagainya. Masyarakat harus dibantu, bukan hanya diberikan bantuan dan dibiarkan, namun semua harus dikontrol, baik administrasinya sampai pemasaran ataupun pengelolaan keuangannya,” katanya.
(redaksi)
