Sangihe,VivaSulut.com — Komitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga penegak hukum kembali ditegaskan. Rabu (10/12/2025) Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, bersama seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Sulawesi Utara secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara.
Penandatanganan yang berlangsung di Wisma Negara Gubernuran Bumi Beringin Manado ini menjadi bagian dari rangkaian agenda penting terkait penguatan sinergi pemanfaatan aset negara melalui kegiatan Penandatanganan MoU, PKS, serta penyerahan Hibah Barang Rampasan Negara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Melalui kerja sama ini, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih optimal memanfaatkan aset negara secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada percepatan pembangunan. Kolaborasi ini juga menjadi langkah strategis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih serta memperkuat integritas penyelenggaraan layanan publik.
Penandatanganan MoU dan PKS ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta tata kelola daerah yang lebih bersih, efektif, dan profesional di seluruh wilayah Sulawesi Utara.
Acara ini dihadiri langsung oleh Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Kajati Sulut Yacob Hendrik Pattipeilohy, perwakilan Jampidum Kejaksaan RI Hari Wibowo, Pj Sekprov Sulut Tahlis Galang, jajaran PT Jamkrindo, unsur Forkopimda, serta para Kajari kabupaten/kota se-Sulut. (Nie)
