Sangihe, VivaSulut.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menggelar Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa se-Kabupaten Kepulauan Sangihe, Jumat (7/11/2025), di Papanuhung Santiago Tampungang Lawo.
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, didampingi Wakil Bupati Tendris Bulahari. Turut hadir unsur Forkopimda, Kepala Kejaksaan Negeri Tahuna, Kapolres Kepulauan Sangihe, Pimpinan Bank SulutGo Cabang Tahuna, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Utara, serta para camat, kapitalaung, dan perangkat kampung dari seluruh wilayah Sangihe.
Dalam sambutannya, Bupati Thungari menegaskan bahwa rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan akuntabilitas pemerintahan desa, sekaligus mendorong transformasi tata kelola yang lebih transparan, efektif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
“Rakor ini bukan sekadar agenda tahunan, tetapi langkah bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program desa berjalan selaras dengan visi pembangunan daerah. Pemerintahan desa harus menjadi ujung tombak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Thungari.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi wadah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Desa, sekaligus menyusun arah kebijakan penggunaan Dana Desa Tahun 2026 agar tepat sasaran dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, Bupati Thungari mendorong percepatan digitalisasi desa sebagai langkah menuju pemerintahan yang adaptif dan berbasis data. Ia mencontohkan Kampung Kuma I yang berhasil mengembangkan database kampung berbasis WebGIS melalui program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Digitalisasi bukan hanya tren, tapi kebutuhan. Desa yang berbasis data akan lebih mudah merencanakan pembangunan dan memastikan transparansi kepada masyarakat,” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Sangihe berharap terbangun komitmen kolektif dari seluruh pemerintah kampung untuk memperkuat tata kelola yang transparan, mandiri, dan berdaya saing, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kepulauan Sangihe. (Nie)
