Jakarta, VivaSulut.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, Kementerian Keuangan melibatkan peretas atau hacker asal Indonesia untuk menguji sistem keamanan Coretax.
Langkah ini, seperti dilansir dari Kompas.com, dilakukan untuk memastikan sistem perpajakan digital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak lagi rentan terhadap kebocoran data.
“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ia menegaskan, para hacker yang dilibatkan memiliki kemampuan tingkat dunia dan telah membantu mengevaluasi celah keamanan sistem.
Dari hasil pengujian, sistem Coretax dinilai sudah jauh lebih aman dibanding sebelumnya.
“Sekarang security-nya Coretax udah bagus sekali, kan dulu saya bilang cyber security-nya 30 dari 100, sekarang udah 95 plus, jadi kalau udah nilai, sudah A plus itu security-nya,” ujar Purbaya.
Perkuat tim internal, tanpa tambah beban APBN
Selain menggandeng hacker lokal, Purbaya memperkuat tim internal untuk memperbaiki sistem Coretax.
Ia menegaskan, langkah itu dilakukan tanpa menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT (information technology)-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, nggak ada yang istimewa,” katanya.
Menurut dia, pengembangan sistem dilakukan dengan mengandalkan sumber daya manusia (SDM) dalam negeri.
Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP) disebut sudah cukup kompeten di bidang pemrograman dan pengkodean.
“Sebelumnya mereka nggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, nggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami nggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” ujarnya.
Coretax ditarget rampung awal 2026
Purbaya menilai sistem keamanan dan performa Coretax kini jauh lebih baik.
Nilai performa non-transaksional juga sudah mencapai lebih dari 95 dari rentang 0 sampai 100.
Ia menyebut perbaikan sempat terkendala kontrak dengan LG CNS–Qualysoft Consortium sebagai vendor, yang membatasi akses pemerintah terhadap sistem. Namun, kontrak akan sepenuhnya dialihkan ke pemerintah pada Desember 2025.
“Januari sudah selesai harusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Barang-barang yang kita beli tuh mahal dan canggih, cuma nggak bisa pakainya. Tapi nggak apa, ini kan kita belanja, jadi pajak cukup serius untuk belanja Coretax ini,” kata dia.
Purbaya menegaskan, ke depan pemerintah akan mengurangi ketergantungan teknis terhadap vendor asing.
“Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” tuturnya.
(redaksi)
