Sangihe,VivaSulut.com— Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Dinas Sosial Daerah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perampungan Groundchecking Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Tahun 2025, bertempat di Ruang Rapat Kodim 1301 Sangihe, Rabu (15/10/2025).
Acara ini dihadiri Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari, bersama jajaran Dinas Sosial Daerah dengan narasumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, BPJS Kesehatan, serta seluruh pendamping sosial SDM PKH, pendamping Rehsos, dan TKSK se-Kabupaten Sangihe.
Kepala Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Doktarius Pangandaheng, dalam laporannya menjelaskan bahwa tujuan pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah untuk menyinkronkan data dan langkah kerja antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan Badan Pusat Statistik (BPS), BRI Cabang Tahuna, serta BPJS Kesehatan.
“Sinkronisasi ini dilakukan dalam rangka mendukung pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang menjadi acuan penting dalam penetapan penerima bantuan sosial. Selain itu, data DTSEN juga akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan tingkat kemiskinan daerah tercatat sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan,” ungkap Kadis.
Bupati Thungari dalam sambutannya, menegaskan bahwa kegiatan groundchecking DTSEN menjadi langkah strategis untuk memastikan keakuratan data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
“Kegiatan ini tidak boleh dipandang hanya sebagai kegiatan administratif, tetapi menjadi dasar pembuktian apakah data tersebut benar-benar mencerminkan realitas masyarakat di lapangan,” ujar Bupati.
Bupati juga menyoroti adanya permasalahan penyaluran bantuan sosial yang belum tepat sasaran serta belum optimalnya kegiatan verivali data penerima manfaat di lapangan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkelanjutan melalui monitoring, evaluasi, dan sinergitas lintas sektor antara Dinas Sosial, BPS, pemerintah kampung, perangkat daerah, serta lembaga penyalur seperti BRI dan BPJS Kesehatan.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa data bukan sekadar angka, melainkan fondasi kebijakan publik yang menentukan arah dan sasaran program pemerintah.
“Dengan data yang akurat, kita dapat menentukan lokus intervensi yang tepat, memperkuat perencanaan lintas sektor, dan menghindari kesalahan penyaluran bantuan sosial,” jelasnya.
Dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menjalankan berbagai langkah strategis, di antaranya:
• Pemaksimalan verivali penerima bantuan sosial,
• Pemetaan faktor penyebab kemiskinan di tiap kecamatan,
• Sinergi pendanaan antara APBD, APBDes, dan CSR perusahaan, serta
• Penguatan program inovatif daerah “Gerakan Membara Mesuang” (Menanam Bersama Rakyat Mendukung Swasembada Ketahanan Pangan) yang terbukti mulai menekan beban pengeluaran masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan lokal.
Di akhir sambutannya, Bupati mengajak seluruh peserta untuk menjadikan kegiatan groundchecking DTSEN ini sebagai langkah pembaruan data dan sinergi lintas sektor guna mempercepat penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Sangihe.
“Kita tidak hanya sedang menghimpun angka, tetapi menegakkan keadilan sosial dengan memastikan bantuan negara benar-benar diterima oleh mereka yang paling membutuhkan,” tutupnya. (Nie)
