Minut, VivaSulut.com – Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) menunjukkan keseriusannya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan menggelar Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025–2029, Selasa (16/9/2025).
Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan secara terarah dan terpadu.
Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Pemkab Minut, Umbase Mayuntu, Bupati Minahasa Utara Joune Ganda menekankan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensional. Menurutnya, isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga mencakup pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, lapangan kerja, serta akses terhadap layanan publik.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berkomitmen menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan melalui program-program yang tepat sasaran, terukur, dan sinergis,” tegas Joune Ganda.
Lebih jauh, Bupati Joune menjelaskan bahwa dokumen RPKD akan menjadi pedoman strategis bagi perangkat daerah. Dokumen ini juga akan menyelaraskan kebijakan daerah dengan arah kebijakan nasional serta mendorong sinergi lintas sektor, baik pemerintah, dunia usaha, maupun lembaga pendidikan.
Ia menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terlibat aktif memberikan masukan dan saran konstruktif, agar dokumen ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak nyata,” tambahnya.
Kepala Bappeda Minut, Hanny Tambani, bersama jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait turut hadir dalam rapat ini. Mereka berkomitmen memastikan RPKD yang dihasilkan dapat dijalankan secara konsisten dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Dengan disusunnya RPKD 2025–2029, Pemkab Minut berharap angka kemiskinan dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan daerah menuju masyarakat Minahasa Utara yang lebih sejahtera dan mandiri.
(***/Finda Muhtar)
