Manado, VivaSulut.com – Upaya menjaga laut Sulawesi Utara dari praktik perikanan ilegal mendapat penguatan baru.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sulut bersama Rare resmi melatih ratusan masyarakat pesisir dalam Pelatihan Pengawasan Berbasis Masyarakat, sekaligus meluncurkan Jejaring Kelompok PAAP (Pengelolaan Akses Area Perikanan) pertama di provinsi ini.
Kegiatan yang digelar 8–12 September 2025 di Manado tersebut diikuti 124 peserta dari 13 kawasan PAAP di 10 kabupaten pesisir.
Mereka dibekali pemahaman regulasi, teknik pengawasan partisipatif, mekanisme pelaporan pelanggaran, hingga strategi kolaborasi dengan pemerintah daerah, TNI AL, dan POLRI.
“Keterlibatan masyarakat yang merata adalah kunci. Tanpa itu, pengawasan tidak akan efektif,” tegas Kepala DKP Sulut, Tienekke Adam.
Momentum ini ditandai dengan pengukuhan Jejaring Kelompok PAAP Sulut, wadah formal yang menghubungkan seluruh kelompok PAAP.
Jejaring ini diharapkan menjadi ruang komunikasi, koordinasi, sekaligus memperkuat posisi tawar nelayan kecil dalam mendorong pengelolaan perikanan berkelanjutan.
“Jejaring PAAP akan menjadi garda depan masyarakat pesisir untuk menjaga laut. Solidaritas dan pertukaran pengetahuan lintas wilayah sangat penting untuk mewujudkan laut lestari dan kehidupan sejahtera,” ujar Imanda Pradana, Senior Program Manager Rare Indonesia.
Selain pelatihan dan pengukuhan jejaring, kegiatan ini juga menghadirkan penyerahan akta notaris kelompok PAAP, pengantar program hibah kecil bagi inisiatif lokal, serta literasi gender dalam pengelolaan perikanan.
Saat ini Sulawesi Utara telah memiliki 13 kawasan PAAP dengan total luas lebih dari 300.000 hektar.
Skema PAAP memberi akses kelola kepada nelayan kecil agar bisa mengawasi laut di wilayahnya, memperoleh manfaat ekonomi lebih pasti, sekaligus menjaga ekosistem tetap sehat.
(***/Finda Muhtar)
