Bitung, VivaSulut.com – Keterbatasan anggaran menjadi alasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bitung tak merealisasikan hasil reses anggota DPRD.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas PUPR Kota Bitung, Rizal Sompotan di hadapan Komisi III DPRD saat membahas usulan penambahan anggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025, Kamis (21/8/2025).
Dalam rapat itu, Rizal mengusulkan penambahan anggaran tambahan sebesar Rp 85,5 miliar untuk menuntaskan sejumlah proyek infrastruktur yang mendesak, terutama untuk perbaikan sejumlah infrastruktur.
“Banyak ruas jalan dan infrastruktur lainnya di beberapa kecamatan yang kondisinya memprihatinkan dan butuh penanganan segera. Anggaran yang kami punya sekarang belum bisa meng-cover semua itu,” kata Rizal.
Menurutnya, anggaran tambahan itu akan difokuskan untuk beberapa program prioritas, di antaranya, perbaikan jalan RS Pratama Bitung dan sejumlah titik drainase.
Ia juga menyentil soal belum direalisaikan hasil reses anggota DPRD karena keterbatasan anggaran.
“Usulan yang kami lampirkan itu adalah usulan resmi. Itu tak ada perubahan apapun, sebenarnya niatnya kita mau tambah. Karena berdasarkan hasil reses dari DPRD ada beberapa permintaan untuk pekerjaan infrastruktur yang setiap reses itu pasti ada permintaan. Tapi selalu tidak bisa dilaksanakan karena anggaran yang terbatas,” jelasnya.
Rizal pun memohon dukungan dari anggota Komisi III khususnya yang duduk di Banggar DPRD untuk merealisasikan usulan anggaran itu agar infrastruktur yang sudah direncanakan bisa direalisasikan.
“Kami berharap teman-teman anggota Banggar bisa memahami urgensi dari kebutuhan ini,” katanya.
“Infrastruktur yang baik adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami juga sudah malu pada warga sering dianggap tidak serius memperbaiki infrastruktur, tapi kendalanya dari dulu adalah anggaran yang tersedia tidak pernah cukup,” katanya.
Menanggapi usulan itu, anggota Komisi III DPRD Kota Bitung, Ahmad Syafrudin Ila merespon dan berharap anggaran yang dibutuhkan Dinas PUTR bisa direalisasikan dalam APBD Perubahan 2025.
“Kami pasti akan perjuangkan di Banggar demi perbaikan infrastruktur kota ini,” kata Ahmad.
(redaksi)
