Jakarta, VivaSulut.com – Isu strategis kemandirian fiskal daerah dan arah desain Pemilu 2029 menjadi sorotan utama dalam rapat terbatas yang digelar Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (20/8/2028).
Sekjen APKASI yang juga Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda, didapuk memandu jalannya diskusi bersama Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.
Dalam forum ini, Joune Ganda menegaskan bahwa daerah membutuhkan langkah konkret untuk memperkuat basis fiskal, mulai dari perbaikan desain Transfer ke Daerah (TKD), akselerasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi BUMD dan BLUD, hingga arah kebijakan RUU BUMD.
“Selain fiskal, APKASI juga menyoroti kebutuhan desain Pemilu 2029 yang lebih terintegrasi melalui kodifikasi UU Pemilu, UU Partai Politik, dan UU MD3. Putusan MK No.135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah menjadi momentum penting untuk membangun sistem demokrasi yang lebih efektif,” jelas Joune Ganda.
Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, menambahkan bahwa komunikasi strategis antara DPR dan pemerintah daerah sangat penting agar kebijakan pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Rapat terbatas yang berlangsung di Kantor APKASI, Mega Kuningan Barat, Jakarta Selatan, dihadiri jajaran pengurus dan Ketua Korwil APKASI dari berbagai daerah di Indonesia.
(***/Finda Muhtar)
