Sangihe, VivaSulut.com—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) resmi menandatangani nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KU-PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung di Ruang Sidang DPRD Sangihe, Rabu (13/8/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sangihe, Risald P. Makagansa, bersama Wakil Ketua Marvein Hontong dan dihadiri anggota dewan lainnya. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Tendris Bulahari, Asisten I Johanis Pilat, serta para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Tendris Bulahari menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas terlaksananya penandatanganan kesepakatan ini.
“Persetujuan dalam nota kesepakatan ini merupakan wujud tanggung jawab bersama DPRD dan pemerintah daerah untuk kelangsungan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat Sangihe,” ujarnya.
Bulahari menegaskan bahwa kesepakatan KU-PPAS Perubahan APBD 2025 ini menjadi cerminan komitmen bersama untuk mendorong program dan kegiatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menyebut momentum ini juga penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan keuangan dan penganggaran di daerah.
Ia mendorong tim anggaran dan OPD segera bergerak cepat mengimplementasikan hasil kesepakatan sesuai ketentuan, sekaligus memanfaatkan potensi yang ada. Selain itu, ia mengingatkan perangkat daerah agar aktif mengikuti pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran DPRD.
“Dengan begitu, Perubahan APBD 2025 dapat rampung tepat waktu,” tandasnya.
Rapat paripurna ini menjadi langkah awal pembahasan lanjutan Perubahan APBD 2025, yang diharapkan mampu memberi dampak nyata bagi pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Sangihe. (Nie)
