Sangihe, VivaSulut.com – Satu kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe terpaksa belum menerima pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap I tahun 2025. Penyebabnya, pemerintah kampung tersebut belum menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) penggunaan Dana Desa tahun 2024.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sangihe Frans G. Porawouw, membenarkan hal ini. Ia menjelaskan, dana untuk kampung tersebut sebenarnya sudah tersedia di kas desa, namun tidak bisa dicairkan karena persyaratan administrasi belum terpenuhi.
“Kami sudah sering mengingatkan Penjabat Kapitalaung kampung tersebut, tapi sampai sekarang SPJ 2024 belum juga diserahkan. Aturannya jelas, desa yang tidak menyetor SPJ tidak akan dilayani pencairan ADD,” tegasnya.
Akibat belum cairnya ADD tahap I, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2025 kepada warga di kampung itu pun ikut tertunda.
“Kasihan masyarakat, karena BLT juga belum bisa disalurkan,” tambah Frans.
Hingga saat ini tambah kadis, sudah ada 30 desa yang berhasil mencairkan ADD tahap II tahun 2025. Ia berharap desa-desa lainnya segera melengkapi SPJ tahap I agar pencairan tahap berikutnya bisa diproses.
“Keterlambatan penyampaian SPJ tahap pertama menjadi kendala utama pencairan tahap kedua,” ujarnya.
Frans juga mengingatkan seluruh kapitalaung maupun penjabat kapitalaung di 145 desa di Sangihe untuk mengelola dana desa dengan penuh tanggung jawab.
“Jangan sampai dana desa disalahgunakan. Saat ini, sesuai Permendagri 73, fungsi pengawasan bukan hanya dilakukan oleh MTK, camat, atau inspektorat, tetapi juga masyarakat. Apalagi sekarang di Sangihe sudah ada layanan Lapor Bupati, jadi jangan sampai melakukan penyalahgunaan anggaran,” pungkasnya.(Nie)
