Jakarta, VivaSulut.com – Spekulasi akan adanya perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih kembali mencuat seiring hangatnya hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Dilansir Kompas.com, Prabowo tampak mendekatkan diri ke PDI-P dengen melempar candaan kepada sejumlah elite PDI-P seperti Ketua DPP Puan Maharani dan Bambang Wuryanto.
Saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih pada 21 Juli 2025 lalu misalnya, Prabowo menyebut bahwa Partai Gerindra yang ia pimpin punya hubungan kakak-adik dengan PDI-P.
“Ini sebenarnya PDI-P sama Gerindra ini kakak-adik. Tapi benar kita ini karena apa ya, demokrasi kita kan diajarkan oleh negara barat, jadi enggak boleh koalisi satu,” kata Prabowo.
Sinyal kedekatan juga ditampakkan oleh elite Partai Gerindra, misalnya Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyambangi kediaman Megawati.
Pertemuan itu terjadi ketika heboh kabar eks Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mendapat amnesti dari Prabowo.
Apakah akan ada reshuffle?
Kendati demikian, sinyal akan adanya reshuffle belum begitu terang, berkaca dari pernyataan sejumlah menteri Prabowo.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana misalnya, ia mengamini bahwa Prabowo tidak akan melakukan reshuffle karena dia masih senang dengan kinerja menteri-menterinya.
“Beliau senang, dan happy dengan kinerja menteri-menterinya,” ucap Widiyanti usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/8/2025) kemarin.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengisyaratkan bahwa dalam sidang kabinet kemarin, Prabowo sempat menyinggung tidak ada rencana reshuffle.
Namun, ketua umum Partai Amanat Nasional itu enggan menyampaikannya dengan gamblang dan meminta agar pertanyaan itu diajukan ke Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi.
“Tadi iya. Tanya Pak anu lah, tanya Pak Hasan. Saya kan orang partainya. Tanya saja beliau ya,” kata Zulkifli.
Sementara itu, Ketum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada Prabowo.
AHY tidak ingin berkomentar banyak soal reshuffle karena hal itu merupakan hak prerogatif presiden.
PDI-P penyeimbang
Di sisi lain, PDI-P sebagai satu-satunya partai politik parlemen yang belum masuk ke koalisi pemerintahan Prabowo juga mengambil sikap untuk tidak begabung ke pemerintah.
Pada Kongres VI PDI-P, Sabtu (2/8/2025) lalu, Megawati menyatakan bahwa PDI-P akan menjadi partai penyeimbang, yang berarti tidak bergabung ke koalisi pemerintah dan tidak pula menjadi oposisi.
“PDI-P tidak memposisikan sebagai oposisi, dan juga tidak semata-mata membangun koalisi kekuasaan. Kita adalah partai ideologis, berdiri di atas kebenaran, berpihak pada rakyat, dan bersikap tegas sebagai partai penyeimbang. Demi menjaga arah pembangunan nasional tetap berada dalam rel konstitusi dan kepentingan rakyat banyak,” kata Megawati.
Politikus PDI-P Hendrawan Supratikno menjelaskan, dengan sikap tersebut, PDI-P bakal mendukung kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat dan keadilan.
Namun, PDI-P juga siap memberikan masukan-masukan yang kritis dan konstruktif agar kebijakan yang diambil tepat dan efektif.
Partai penyeimbang sebagaimana peran yang dipilih PDI-P saat ini mengandung ikatan komitmen tertentu, tujuannya untuk membangun ekonomi nasional yang kuat dan demokrasi yang baik serta bebas korupsi.
Menurut Hendrawan, posisi sebagai peran penyeimbang yang diambil PDI-P bukan merupakan peran berburu kekuasaan dalam politik transaksional.
“Jadi peran yang dimainkan adalah peran fungsional-transformasional,” ujar Hendrawan.
Disambut positif
Keputusan Megawati untuk membawa PDI-P sebgai partai penyeimbang mendapatkan respons positif dari partai-partai pendukung pemerintah.
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan, posisi tersebut diperlukan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuannya.
Menurut Dasco, PDI-P dapat mendukung jalannya pemerintahan dengan memberikan saran dan kritik sebagai pengawas.
“Pemerintah itu bukan hanya membutuhkan dari PDI-P. Tapi juga dari partai-partai koalisi tentunya memberikan masukan-masukan apabila kemudian ada program-program pemerintah yang belum maksimal,” jelas Dasco.
Senada, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno menghargai sikap PDI-P yang memutuskan sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo.
Eddy mengatakan, posisi serupa pernah dilakukan PAN ketika berada di luar pemerintahan. Namun, tidak menempatkan diri sebagai oposisi.
“Yang baik kita dukung sepenuhnya dan yang sekiranya belum, ya tentu berikan kritik yang konstruktif, korektif ya, supaya kita bisa bersama-sama membenahinya,” ujar Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Eddy juga mengaku tidak masalah, jika pada kemudian hari PDI-P memutuskan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, kerja sama antara partai politik merupakan hal penting dalam mewujudkan target-target pemerintahan Presiden Prabowo.
“Pekerjaan dan tugas kenegaraan besar sekali. Pertumbuhan ekonomi 8 persen itu bisa dicapai kalau kita semuanya bekerja sama. Jadi semakin banyak yang ikut memikul beban berat ini, ya tentu saya kira akan semakin meringankan,” ujar Eddy.
(redaksi)
