Kotamobagu, VivaSulut.com – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Kotamobagu, Royke Kasenda, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya ekspansi mini market nasional berjejaring yang semakin menjamur di wilayah Kota Kotamobagu.
Dalam pernyataannya, Royke menyampaikan bahwa meskipun kehadiran ritel modern membawa beberapa manfaat seperti ketersediaan barang dan lapangan kerja, namun dampak negatif terhadap toko-toko tradisional dan ekonomi kerakyatan tidak dapat diabaikan.
“Keuntungan mereka dikirim ke pusat, bukan berputar di ekonomi lokal. Sementara warung rakyat di sebelahnya justru pelan-pelan mati. Ini tidak sehat,” tegas Royke, Rabu (25/06/2025).
Menurutnya, banyaknya izin usaha yang diberikan kepada mini market nasional telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha lokal. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mematikan pengusaha kecil dan menengah, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat.
“Ini bukan hanya soal persaingan bisnis, tapi tentang keadilan ekonomi. Ketika usaha lokal tersingkir, maka kita juga kehilangan kedaulatan ekonomi di daerah sendiri,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fraksi PDIP juga mengajukan beberapa solusi konstruktif. Salah satunya adalah mewajibkan setiap perusahaan ritel nasional yang beroperasi di Kotamobagu untuk menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) secara konkret kepada pelaku UMKM lokal.
“Kalaupun mereka tetap beroperasi, minimal CSR-nya harus diarahkan untuk pembinaan UMKM. Jangan hanya ambil untung, tapi abaikan dampak sosialnya,” tegas Royke.
Ia juga menyerukan kepada Pemerintah Kota Kotamobagu agar lebih bijak dalam memberikan izin usaha serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan mini market tersebut. Menurutnya, perlu ada kebijakan pembatasan jumlah gerai agar tidak menggerus pasar tradisional.
Sebagai Ketua Fraksi, Royke menegaskan komitmen PDIP untuk terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan daerah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
“Kita tidak menolak modernisasi, tapi jangan sampai itu menindas pelaku usaha lokal. Pemerintah harus hadir sebagai penyeimbang,” tutupnya.
Pernyataan ini mempertegas sikap politik Fraksi PDIP DPRD Kotamobagu yang konsisten membela kepentingan rakyat kecil, khususnya dalam menjaga keberlangsungan ekonomi lokal di tengah gempuran ritel nasional yang makin masif di daerah.
Dayat
