Sangihe,VivaSulut.com—Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe kembali mencatat prestasi membanggakan di bidang pengelolaan keuangan.
Untuk yang ke-11 kalinya, Kabupaten Kepulauan Sangihe meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara.
Penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Sulut Bombit Agus Mulyo, kepada Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, didampingi Ketua DPRD Ferdy Sondakh, Kamis (19/6/2025).
Menurut Bombit Mulyo, capaian opini WTP ini merupakan bukti keseriusan dan konsistensi Pemerintah Kabupaten Sangihe dalam mengelola keuangan daerah secara bertanggung jawab.
“Ini adalah opini WTP yang ke-11 kalinya untuk Sangihe. Tentu, masih ada catatan yang perlu diperhatikan, namun hal itu tidak memengaruhi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan,” ujarnya.
Bupati Michael Thungari menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas kerja keras seluruh jajaran perangkat daerah. Ia menegaskan bahwa capaian ini menjadi penyemangat bagi pemerintahannya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Sebagai Bupati yang baru, keberhasilan ini menjadi motivasi besar bagi kami untuk membangun pemerintahan yang lebih tertib, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Thungari.
Ia juga menekankan bahwa opini WTP bukan sekadar pencapaian administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada masyarakat dalam mengelola keuangan daerah secara bersih dan transparan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sangihe Ferdy Sondakh, mengapresiasi kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif. Ia menegaskan bahwa capaian WTP ini merupakan hasil sinergi dalam membangun sistem pemerintahan yang sehat dan akuntabel.
“Ini adalah hasil kerja kolektif. DPRD akan terus menjadi mitra strategis pemerintah daerah, memastikan program pembangunan berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujar Sondakh.
Ia juga menyatakan bahwa DPRD berkomitmen untuk mengawal seluruh agenda pembangunan daerah, memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran, serta mendukung reformasi birokrasi yang berorientasi pada hasil.
Dengan raihan opini WTP ke-11 ini, Kabupaten Kepulauan Sangihe menunjukkan konsistensi dalam menjaga integritas sistem pengelolaan keuangan. Prestasi ini menjadi bukti bahwa daerah perbatasan pun mampu bersaing dalam tata kelola pemerintahan yang profesional dan memenuhi standar nasional.
Ke depan, baik eksekutif maupun legislatif bertekad untuk terus meningkatkan pelayanan publik, memperbaiki sistem pelaporan keuangan, serta memperkuat pengawasan internal demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
(ADV/Nie)
