Minut, VivaSulut.com – Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung mendampingi Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus dalam rapat kerja dan dengar pendapat bersama Menteri Dalam Negeri RI, Senin, (29/4/2025).
Rapat dipimpin Ketua Komisi II, M Rifqinizamy Karsayuda, membahas sejumlah isu penting terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Rapat tersebut dilaksanakan secara hybrid, dimana Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus hadir secara langsung, sementara Bupati Minahasa Utara, Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung hadir secara daring.
Pada beberapa momen, Bupati Minut Joune Ganda mendapat sejumlah poin penting untuk diterapkan di daerah.
“Kami mendampingi pak Gubernur dengan Komisi II DPR RI, dalam rapat tersebut ada beberapa hal yang menjadi perhatian dan penting bagi kami Pemkab Minut,” kata Bupati Minut Joune Ganda didampingi Wakil Bupati Kevin Lotulung, Selasa (29/4/2025) malam.
Salah satu topik yang dibahas adalah mengenai dana transfer pusat ke daerah. Diskusi difokuskan pada alokasi dan optimalisasi penggunaan dana transfer pusat untuk mendorong pembangunan daerah.
Selain itu, rapat juga membahas peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dalam meningkatkan perekonomian daerah dan pelayanan publik.
Para Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, menyampaikan ke komisi II DPR RI semua potensi pendapatan asli daerah, kendala yang dihadapi, tantang yang ada di daerah hingga kabupaten kota.
“Terkait dengan ini, kami harus melakukan langkah untuk atur tata kelola keuangan daerah, sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang penghematan,” ujar Joune Ganda.
Kabupaten Minahasa Utara memiliki dua BUMD yaitu, PUD Klabat dan PDAM serta satu BLUD RSUD Maria Walanda Maramis.
Bupati Joune Ganda menambahkan, dalam raker dan RDP bersama Kemendageri dan komisi II DPR RI, pihaknya diminta melakukan modifikasi penggunaan anggaran agar tepat sasaran dan pihaknya sudah melakukan beberapa diantaranya.
Di penghunjung rapat, pihaknya di minta oleh pemerintah pusat untuk berperan aktif memberikan masukkan ke pemerintah pusat hingga berinovasi tingkatkan pendapatan daerah.
Isu penting lainnya adalah pengelolaan kepegawaian. Rapat membahas penataan dan penyelesaian tenaga honorer, khususnya dalam konteks kebijakan moratorium honorer dan program pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin Lotulung secara aktif memberikan masukan dan pandangan terkait kebijakan pemerintah pusat yang dibahas dalam rapat.
Keduanya menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Minahasa Utara.
“Lewat rapat kerja ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun Minahasa Utara yang lebih maju dan sejahtera,” tambah Wabup Kevil Lotulung.
(ADV/Finda Muhtar)
