Sangihe, VivaSulut.com — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe memulai langkah awal masa kepemimpinan barunya dengan meluncurkan Program 100 Hari Kerja bertajuk “Membangun Bersama Rakyat”. Program ini menjadi pijakan awal untuk mewujudkan reformasi birokrasi, peningkatan pelayanan publik, serta kolaborasi lintas sektor dalam tata kelola pemerintahan.
Peluncuran program tersebut digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Jumat (25/4/2025), dan dirangkaikan dengan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penandatanganan ini menjadi bentuk komitmen kolektif seluruh jajaran birokrasi dalam mendukung terciptanya pemerintahan yang profesional, transparan, dan terkoordinasi.
Bupati Kepulauan Sangihe Michael Thungari, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program 100 hari kerja bukan sekadar agenda seremonial, melainkan refleksi nyata dari visi-misi “Sapta Membara” yang telah dirumuskan sejak masa transisi pemerintahan.
“Selama tiga minggu pertama kami bekerja, telah kami formulasikan tujuh misi utama yang akan diterjemahkan dalam aksi nyata di berbagai sektor,” ujar Thungari.
Ia menegaskan bahwa rentang waktu 100 hari, yang akan berakhir pada 1 Agustus 2025, adalah momentum awal untuk membuktikan keseriusan pemerintah dalam bekerja untuk rakyat. Dalam prosesnya, Thungari mendorong seluruh kepala OPD untuk mengutamakan kerja tim dan efektivitas pelaksanaan tugas, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan program.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Ego sektoral hanya akan memperlambat kemajuan. Pemerintahan ini dibangun atas dasar kolaborasi, bukan kompetisi antar lembaga,” tegasnya.
Selain kolaborasi internal, Bupati juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor sebagai elemen kunci keberhasilan program. Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh pimpinan, tetapi oleh seluruh lini yang mampu bersinergi dan terbuka terhadap kerja sama.
Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Transisi Pemerintahan Ferdy Panca Sinedu, menjelaskan bahwa seluruh agenda dalam program 100 hari merupakan hasil dari usulan setiap OPD yang dikompilasi dan disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat.
“Program ini akan dimonitor secara berkala setiap dua minggu dan dievaluasi menyeluruh di akhir masa pelaksanaan. Penilaian dilakukan secara objektif oleh Bupati dan Wakil Bupati,” terang Sinedu.
Ia juga menyampaikan bahwa semangat utama pemerintahan baru ini adalah membangun sinergi antarlembaga. Salah satu contohnya adalah kerja sama terintegrasi antara Dinas Kesehatan, BKKBN, dan Dinas Dukcapil dalam program pelayanan dasar masyarakat.
“Ini bukan soal siapa yang paling terlihat, tapi tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dan saling melengkapi demi kepentingan rakyat,” tutup Sinedu. (Nie)
