Manado, VivaSulut.com – Tubuh internal Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara (Sulut) sedang tidak baik-baik saja.
Setahun usai dilantik, masyarakat menemukan sejumlah ketidakprofesionalan oknum komisioner, mulai dari dugaan politik praktis dan lainnya.
Hal ini membuat publik menyayangkan sikap para oknum komisioner karena lembaga KPID sendiri memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pun salah satu organisasi profesional yang ikut bersuara.
“Sebagai insan media, kita punya tanggung jawab untuk memastikan anggaran daerah tidak jatuh ke lembaga yang bermasalah akibat konflik internal,” ujar Donny Aray, Sekertaris IJTI Sulut, ditemui baru-baru ini.
IJTI Sulut, dikatakan Donny, ingin agar komisi KPID di tingkat provinsi diisi oleh orang-orang profesional.
“Isu konflik di tubuh KPID Sulut sudah sangat terlihat dan ini sangat disayangkan,” lanjut Donny.
Di sisi lain, KPID Sulut sebagai lembaga yang menerima dana APBD dari pemerintah daerah wajib melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Olehnya, Komisi I DPRD Sulut diharapkan dapat melakukan hearing atau rapat dengar pendapat, terkait pertanggungjawaban kinerja para komisioner KPID Sulut termasuk hingga penggunaan dana hibah.
“Kenapa hearing seperti ini penting? Agar para komisioner lebih profesional dan efektif dalam menjalankan tugasnya. Kami berharap, Komisi I DPRD Sulut dapat segera mengambil tindakan,” tutup Donny.
(Finda Muhtar)
