Bitung, VivaSulut.com – Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi (AMPD) Kota Bitung menilai ada upaya menggiring opini terkait sanksi puluhan ASN Pemkot Bitung yang terbukti melanggar netralitas di Pilkada 2024.
Opini itu, kata Koordinator AMPD Kota Bitung, Roger Wenas, begitu gencar dihebuskan di media sosial oleh akun Facebook SR begitu mengetahu Tim Pemeriksa menindaklanjuti rekomendasi BKN terhadap puluhan ASN yang terbukti melanggar netralitas.
“Buat pejabat2 yg masuk di Tim Pemeriksa ASN,kita cuma mo kaseh inga.Ngoni mo dengar tu Pimpinan lama deng Plt Kaban BKD atau mo dengar dan hargai Pimpinan yg baru?..Pikir jo bae2!!!..#STOP beking susah orang supaya nda mo tabobale susah sendiri,” tulis akun SR.
Narasi postingan itu, kata Roger, bertujuan untuk melemahkan Tim Pemeriksa ASN. Ia menyoroti frasa “Pimpinan yang baru” dalam unggahan tersebut sebagai bentuk provokasi terhadap Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada Pilkada 2024.
“Saya yakin pimpinan yang baru paham akan aturan. Karena semuanya itu ada sanksinya. Pimpinan yang melaksanakan aturan saat ini juga jika tidak menindaklanjuti rekomendasi BKN ada sanksinya,” kata Roger, Rabu (5/2/2025).
“Pimpinan yang baru nanti jangan terjebak dengan adanya kajian sesat. Wajib paham aturan,” sambungnya.
Tindak lanjut penanganan Netralitas ASN, kata dia, telah dilaksanakan oleh Satuan Tugas Netralitas yang terdiri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara.
Sehingga lanjutnya, tindak lanjut terhadap dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah mendapatkan rekomendasi hasil pengawasan dari Bawaslu dilakukan dengan surat klarifikasi dan tindak lanjut Kepala BKN.
“Seluruh pejabat dan ASN harus tetap menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam Pilkada. Mereka juga berharap agar pemerintah daerah menindaklanjuti rekomendasi BKN demi menjaga kredibilitas pemerintahan dan integritas birokrasi di Kota Bitung,” katanya.
(redaksi)
