Bitung, VivaSulut.com – Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Selasa (17/9/2024).
Rakornas itu dihadiri gubernur dan wali kota atau perwakilan Provinsi pelaksana Pemilu 2024 di Ecovention Ancol Jakarta Utara.
Menurut Wali Kota, Rakor menegaskan agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur, Wakil Gubernur, Wali kota dan Wakil Wali kota jangan sampai ada ASN yang terlibat dalam politik praktis jelang Pilkada.
“Bawaslu telah menyiapkan langkah strategis, salah satunya dengan memaksimalkan upaya pengawasan serta penindakan pelanggaran netralitas ASN,” kata Maurits.
Hal inilah, kata Maurits yang dipandang perlu oleh Bawaslu untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi Nasional Kesiapan Kepala Daerah Menjaga Netralitas ASN.
Dengan demikian menurutnya, Pemkot Bitung akan mengambil sikap tegas dengan ASN yang tidak netral.
“Pembahasan ini adalah sudah menjadi isu nasional sehingga pemerintah harus tegas akan instruksi dari Bawaslu ini untuk menjadikan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat,” jelasnya.
Namun materi Rakornas yang diikuti Maurits berbanding terbalik dengan sikap ratusan ASN Pemkot Bitung.
Dari informasi, ada sekitar 140an ASN Pemkot Bitung menghadiri rapat rapat pemenangan salah satu bakal pasangan calon (Paslon) di perusahaan di bilangan Kelurahan Manembo-nembo.
Informasi yang didapatkan, ratusan ASN ini usai menghadiri pertemuan mendapatkan uang imbalan mulai dari Rp100.000 hingga Rp200.000.
Selain itu, ratusan ASN itu juga membuat kontrak politik soal kenaikan kesejahteraan ASN jika Paslon yang mereka dukung menang. Bahkan, para ASN ini mengusulkan ke Paslon jika nanti terpilih agar dana BPJS dari Pemkot untuk masyarakat dialihkan ke pos kesejahteraan ASN.
Informasi itu rupanya sudah diketahui Wali Kota dan menyatakan akan segera melakukan evaluasi dengan OPD yang membidangi masalah kepegawaian.
“Saya sudah mendengar hal itu, tapi saya masih percaya jika ASN kita tak akan berani melakukan hal itu. Tapi jika hal itu benar, maka tentunya akan ada sikap tegas kepada para pengacau demokrasi itu,” katanya.
(redaksi)
