Komitmen Joune Ganda – Kevin Lotulung, Dandes Tahap Satu di Minut Cair!

Minut, VivaSulut.com –  Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut), kembali menjadi teladan di tingkat nasional.

Awal Februari 2024 ini, secara bertahap seluruh desa di Minut mulai dapat menikmati dana desa, dimana Kabupaten Minut menjadi daerah pertama yang mewujudkan realisasinya.

Kabupaten Minahasa Utara pada kepemimpinan Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung, menjadi daerah pertama di Provinsi Sulawesi Utara dan kelima di tingkat nasional yang telah menyalurkan dana desa tahap pertama pada tahun 2024.

Kabar gembira ini disampaikan Bupati Joune melalui Kepala Dinas Pemerintahan Masyarakat Desa (PMD) Fredrik Tulengkey, Rabu (7/2/2024).

“Realisasi dana desa jika di tahun-tahun sebelumnya cair akhir Maret atau awal April, tahun 2024 sudah boleh dicairkan lebih awal bagi desa-desa yang layak salur. Hal ini karena bukti komitmen pimpinan dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati terhadap tata kelola keuangan desa. Tak lupa juga, Sekda Novly Wowiling yang terus memberikan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pelayanan,” ujar Kadis Tulengkey didampingi Kabid Jerry Talumantak.

Berkat digitalisasi sistem keuangan desa berbasis online (Siskeudes Online) dan penerapan transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa, Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 menjadi salah satu proyek percontohan daerah di Indonesia.

“Selain Dandes, Penghasilan Tetap (Siltap) perangkat desa, izin BPD dan Linmas pun telah direalisasikan sejak Januari 2024. Kami pun Kabupaten Minahasa Utara merupakan daerah Pilot Project penerapan transaksi non-tunai pengelolaan keuangan desa,” ujar Kadis.

Dinas PMD juga menambahkan Kadis Fredrik Tulengkey, telah mengintegrasikan Siskeudes dengan Sistem Pengawasan Keuangan Desa pada Inspektorat.

“Pengintegrasian Siskeudes dan Siswakeudes merupakan yang pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga, dampak dari itu, hasil pemantauan atau MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kabupaten Minahasa Utara meraih hasil 98,5 Persen atau yang terbaik di Provinsi Sulawesi Utara,” jelas Kadis sambil menyebut jika ini membuktikan keseriusan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi tata kelola pemerintahan Dldesa yang lebih baik.

(***/Finda Muhtar)